Perkuat Perlindungan Jemaah Umrah, Kemenag Terapkan 6 Langkah Reformasi

Menyikapi kasus-kasus penelantaran hingga penipuan yang menimpa (calon) jemaah umrah yang dilakukan oleh oknum penyelenggara yang tidak bertanggungjawab, pemerintah tidak hanya memberikan sanksi tegas kepada para pelaku, tetapi juga terus berbenah menata segala aspek terkait penyelenggaraan ibadah umrah agar sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam kaitan ini, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menerapkan 6 (enam) langkah reformasi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
2. Penguatan kelembagaan dengan pembentukan unit eselon II tersendiri sejak tahun 2017;
3. Pelayanan perizinan secara online yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kementerian Agama;
4. Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai Biro Perjalanan Wisata yang akan rampung Maret tahun 2019 ini
5. Nota Kesepahaman dengan Komite Akreditasi Nasional untuk Pelaksanaan Akreditasi PPIU oleh Lembaga yang akan dimulai pada tahun 2019 ini, serta
6. Pembangunan Sistem Pendaftaran dan Pengawasan Umrah secara elektronik yang terintegrasi sebagai pengembangan dari SIPATUH (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) yang telah di-rilis tahun 2018 lalu. 

Baca juga : Peraturan Menteri Agama RI No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Keenam langkah di atas lebih bernuansa upaya proaktif-preventif agar kasus-kasus yang tidak diharapkan dalam penyelenggaraan umrah dapat dicegah sedini mungkin. Selain itu, penerapan keenam langkah di atas merupakan bukti kehadiran negara di tengah Jemaah.

Perbaikan-perbaikan layanan akan terus dilakukan oleh Kemenag. Saat ini sedang diupayakan penguatan kelembagaan di tingkat Kanwil Kemenag dengan mengubah/menambah nomenklatur Seksi Pembinaan dan Pengawasan Haji Khusus dan Umrah serta penambahan staff teknis umrah pada Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah, termasuk penguatan regulasi melalui internalisasi regulasi umrah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta upaya pengintegrasian sistem dengan berbagai stakeholder yang terkait, antara lain dengan sistem e-Umrah di Arab Saudi.

Baca juga : Kementerian Agama Cabut Izin Operasional 5 Travel Umrah Bermasalah

Dalam aspek penegakan hukum dan regulasi, Kemenag bertekad untuk terus melakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah dengan para stakeholder terkait untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah itu on the rail, sesuai dengan visi yang kita tuju bersama.

****************

Jajak Pendapat 

Location:

La Ode Ahmad Assalamu'alaikum. Selamat datang di profil saya. Perkenalkan, saya La Ode Ahmad, seorang dokter, penulis, dan aparatur sipil negara yang saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Melalui blog ini, saya berbagi berbagai tulisan mengenai kesehatan, haji dan umrah, kebijakan kesehatan, perjalanan, serta refleksi kehidupan yang saya harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Saya meyakini bahwa ilmu akan semakin bernilai ketika dibagikan, dan pengalaman akan semakin bermakna ketika dapat menjadi pelajaran bagi orang lain. Terima kasih telah berkunjung. Semoga setiap artikel yang Anda baca dapat menambah wawasan, menginspirasi, dan menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi kita semua. Salam hangat, La Ode Ahmad. Baarokallahu fiikum.

Berbagi :