Mengapa Harta Kekayaan Pejabat Wajib Dilaporkan?

Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara(LHKASN) mulai tahun 2015 ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan dini terhadap kasus tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; pencegahan penyalahgunaan wewenang; bentuk transparansi ASN; dan penguatan integritas aparatur.

Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Paling tidak ada 5 (lima) substansi dari surat edaran dimaksud, yakni:

• Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).
• Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara).
• Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini.
• Menugaskan APIP (Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah) untuk mengelola LHKASN.
• Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini.
• Sanksi bagi pegawai di Lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan.

Sebenarnya, sebelum ini pemerintah sudah pernah pula mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 dan SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN. Namun, saat ini diperluas pula dengan LHKASN dan penguatan regulasi untuk kewajiban LHKPN. (Baca juga: Inilah Perbedaan Antara LHKPN dengan LHKASN)