Kebutuhan Bed Meningkat, Respons BPJS Kesehatan Tidak Secepat Kesiapan Rumah Sakit

Ketika berbicara tentang pelayanan kesehatan yang inklusif dan bermutu, ketersediaan tempat tidur rumah sakit (bed) menjadi indikator penting. Tidak sedikit rumah sakit, termasuk di Kabupaten Karawang, yang telah berupaya meningkatkan kapasitas layanan dengan menambah jumlah bed. Namun, sayangnya, kesiapan fasilitas ini tidak selalu sejalan dengan respons dari penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yakni BPJS Kesehatan.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan struktural yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejumlah rumah sakit telah menambah ruang rawat, menambah tenaga kesehatan, dan memastikan kelengkapan fasilitas, tetapi selama BPJS Kesehatan belum menyetujui tambahan bed tersebut, maka fasilitas itu tidak bisa digunakan untuk pasien JKN.

Situasi semacam ini menimbulkan ironi. Di satu sisi, pemerintah mendorong peningkatan akses layanan kesehatan. Di sisi lain, sistem administrasi dan regulasi yang tidak adaptif justru menjadi penghambat.

Masalah Struktural dan Dampaknya bagi Masyarakat

Ketika bed tersedia secara fisik namun tidak bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN karena belum disetujui oleh BPJS Kesehatan, maka sesungguhnya terjadi ketimpangan akses layanan. Ini bukan lagi masalah teknis, tapi menyentuh aspek keadilan dan efisiensi pelayanan publik.

Apalagi di daerah seperti Karawang, di mana volume kunjungan pasien sangat tinggi dan tidak sedikit berasal dari luar daerah, maka setiap tambahan bed yang tidak bisa digunakan sama saja dengan menyia-nyiakan potensi layanan.

Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya fleksibilitas kebijakan dalam merespons dinamika kebutuhan di lapangan. BPJS Kesehatan, sebagai badan publik yang mengelola dana jaminan sosial, perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan real-time dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Saat ini, skema kontrak bed dan plafon layanan sering kali bersifat tahunan, kaku, dan lambat disesuaikan. Akibatnya, RS yang secara nyata membutuhkan perluasan layanan tidak bisa langsung mengakses tambahan klaim untuk bed baru yang telah disiapkan. Padahal, kebutuhan pelayanan kesehatan bersifat dinamis. Bisa jadi suatu RS mengalami lonjakan kasus karena epidemi musiman, peningkatan populasi, atau karena keberhasilan dalam menarik pasien dari daerah sekitar.

Jika sistem BPJS tidak memiliki mekanisme cepat untuk merespons kondisi ini, maka sistem kesehatan kita akan terus tertinggal oleh realitas lapangan. Tidak dapat dibenarkan jika masyarakat harus menunggu pelayanan hanya karena keterlambatan dalam proses administrasi atau verifikasi dari BPJS.

Pentingnya Responsivitas dan Solusi Inovatif

Fungsi BPJS sebagai pengelola keuangan negara dalam sektor kesehatan harus dijalankan dengan pendekatan yang responsif dan solutif.

Penambahan bed oleh RS bukan keputusan sembarangan. Biasanya didasari oleh kajian kebutuhan, proyeksi beban layanan, dan ketersediaan SDM serta sarana. Artinya, ketika RS sudah siap, maka dukungan dari sistem pembiayaan harus hadir seiring, bukan malah tertinggal atau terhambat.

Permasalahan ini juga berpotensi menggerus motivasi RS untuk berinvestasi dalam peningkatan kapasitas. Jika upaya mereka tidak segera direspons, maka bisa muncul frustrasi manajerial.

Selain itu, pasien JKN juga bisa terdampak secara langsung. Mereka bisa saja tertolak atau tertunda pelayanannya karena sistem klaim tidak mengenali bed yang sebenarnya ada.

Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan distrust terhadap sistem JKN dan rumah sakit. Masyarakat tidak memahami bahwa keterlambatan pelayanan bisa disebabkan oleh hal administratif.

Oleh karena itu, transparansi informasi sangat penting. BPJS harus mampu menjelaskan kepada publik dan kepada RS mitranya mengenai proses verifikasi, kriteria penambahan kontrak, dan timeline keputusan.

Jika informasi ini terbuka, maka semua pihak bisa memahami posisi masing-masing dan menyesuaikan perencanaan secara realistis.

Membangun Sistem yang Gesit dan Tanggap

Kementerian Kesehatan pun tidak boleh abai. Sebagai pembina teknis nasional, Kemenkes harus menyusun regulasi yang memungkinkan fleksibilitas regional dalam sistem JKN.

Misalnya, dengan skema pengakuan sementara (interim approval) bagi bed tambahan yang sudah siap tetapi masih dalam proses kontrak BPJS.

Skema ini memungkinkan RS memberikan layanan sambil menunggu finalisasi administrasi, tentu dengan pengawasan ketat dan audit berkala. Tanpa inovasi seperti ini, RS akan terus mengalami keterbatasan struktural yang sebetulnya bisa dihindari.

Kita juga harus belajar dari pengalaman pandemi, di mana banyak keputusan harus diambil cepat dan sistem pembiayaan harus lincah. Spirit kegentingan itulah yang seharusnya menjadi pelajaran bahwa kesehatan adalah sektor yang tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan birokratis konvensional.

BPJS Kesehatan, meski berbasis regulasi dan anggaran negara, harus punya ruang manuver untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan. Sistem digitalisasi dan dashboard pelayanan nasional bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi RS mana yang membutuhkan tambahan kontrak bed secara cepat.

Dengan berbasis data real-time seperti BOR (Bed Occupancy Rate), jumlah pasien antre, dan rasio klaim, maka keputusan penambahan kontrak bisa diambil lebih cepat dan akurat.

Langkah ini juga akan mencegah terjadinya ketimpangan layanan antar wilayah dan memastikan bahwa semua warga negara bisa mengakses layanan sesuai haknya.

Penting juga untuk membangun indikator kinerja BPJS tidak hanya dari sisi efisiensi dana, tetapi juga dari sisi responsivitas terhadap kebutuhan fasilitas kesehatan.

Fasilitas kesehatan bukan hanya mitra teknis, tetapi bagian dari ekosistem JKN. Ketika mereka siap memberikan layanan, maka sistem pendukung harus hadir untuk menguatkannya.

Mendorong keterpaduan antara kesiapan RS dan respons BPJS adalah langkah strategis untuk memperbaiki mutu layanan secara nasional. Jika ini tercapai, maka JKN tidak hanya akan menjadi jaminan finansial, tetapi juga sistem yang benar-benar menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat.

Keadilan dalam pelayanan tidak cukup dijamin lewat kartu peserta. Ia harus diwujudkan lewat kesiapan sistem yang gesit dan berpihak.

Karawang hanyalah satu dari banyak daerah yang mengalami fenomena ini. Namun dari sini kita bisa belajar: sistem yang baik bukan hanya yang terstruktur, tapi juga yang tanggap dan manusiawi.

Location: Kairo, Mesir

Share :