Sambil terus memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun 1441 H/2020 M ini, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menyiapkan dua skenario penyelenggaraan haji di tahun yang dibayang-bayangi pandemi Corona ini.
"Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan pembatasan ibadah yang dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi", ujar Menteri Agama di Jakarta, seperti dikutip dalam laman resmi Kemenag hari ini (Jumat,27/03).
Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, Indonesia mempersiapkan dua skenario haji tahun ini, yakni tetap diselenggarakan dan/atau dibatalkan.
"Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, maka dana yang telah disetorkan saat pelunasan, akan dikembalikan lagi ke jemaah", ujar Menag.
Dengan tetap berharap haji tahun ini bisa terlaksana seperti biasa, persiapan layanan di Arab Saudi, seperti pengadaan layanan akomodasi, transportasi darat dan katering terus berjalan. Hanya saja, sesuai surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka masih ditangguhkan, termasuk untuk penerbangan.
"Proses pengadaan layanan terus berjalan hingga kontrak, namun belum ada pembayaran uang muka", tutur Menag.
Demikian pula proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) terus berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga hari ini, tercatat 83.337 jemaah telah melakukan pelunasan.
Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan, kewaspadaan, pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19, Kemenag melakukan penyesuaian pelaksanaan bimbingan manasik haji dengan merancang metode yang tidak melibatkan kerumunan massa, antara lain: distribusi buku manasik ke jemaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring (online), atau edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.
Kegiatan pembekalan petugas haji yang melibatkan kerumunan massa juga ditiadakan, diganti dengan pembekalan daring.
Sebagai bentuk kepedulian atas situasi darurat nasional akibat pandemi Covid-19 ini, Kemenag RI juga telah menawarkan penggunaan asrama haji di sejumlah kota besar sebagai tempat isolasi ODP (orang dalam pemantauan) atau PDP (pasien dalam pengawasan) Covid-19, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemda, dan pihak terkait lainnya.
Empati dan solidaritas di atas dimulai dari peminjaman Gedung Utama Asrama Haji Pondok Gede yang mulai awal minggu ini telah digunakan RS Haji sebagai ruang perawatan pasien dengan status PDP Covid-19.
Tak cukup sampai di situ, Kemenag RI juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, dan sudah mengalokasikan anggaran sebesar 311M, ditambah dengan dana peduli ASN Kemenag yang pengumpulannya terus berjalan.
Kepada para jemaah calon haji, Menteri Agama RI mengimbau agar tetap mengikuti setiap tahapan haji, sembari terus berdoa dan sabar memantau perkembangan di Saudi. "Apapun keputusan Kerajaan Saudi dan Pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan demi kemaslahatan orang banyak, khususnya para jemaah calon haji", tegas Menag.
Post a Comment for "Antisipasi Kebijakan Saudi, Kemenag Siapkan 2 Skenario Haji Tahun Ini"
Pembaca yang budiman, silahkan dimanfaatkan kolom komentar di bawah ini sebagai sarana berbagi atau saling mengingatkan, terutama jika dalam artikel yang saya tulis terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Terima kasih.